Persoalan fiskal juga menjadi perhatian, khususnya terkait beban Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai yang masih menjadi isu umum di berbagai daerah.

Selain itu, Pangkalpinang juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait status kepulauan yang hingga kini belum disematkan, berbeda dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, hanya Pangkalpinang yang belum,” kata Dessy.

Di sektor ekonomi, upaya pengembangan kawasan industri yang akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih menghadapi kendala perizinan dari pemerintah pusat yang belum rampung hingga saat ini.

“Kami sudah menyiapkan kawasan industri, tetapi izinnya dari pemerintah pusat masih belum tersedia,” jelasnya.

Baca Juga  Pulihkan Gangguan Kelistrikan, PLN Kerahkan 167 Personel ke Kenten Tanjung Api-api

Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap berbagai persoalan tersebut dapat segera mendapatkan respons agar tidak menghambat laju pembangunan daerah ke depan.

“Kami berharap ada respon cepat dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang,” tegasnya.

Penyampaian langsung ini menjadi sinyal bahwa Pangkalpinang tak ingin lagi menunggu, tetapi menuntut percepatan solusi dari pemerintah pusat.*