“Jangan sampai aturan yang dibuat justru melahirkan ketidakpastian dan ketakutan. Mereka ini sudah bekerja, sudah mengabdi, dan layak mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, yang menawarkan solusi strategis melalui skema pengalihan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke pos belanja barang dan jasa. Bagi Abang Hertza, langkah tersebut menjadi secercah harapan di tengah kekhawatiran, karena membuka ruang agar aturan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan keberadaan PPPK.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa solusi teknis saja tidak cukup tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik di daerah maupun pusat, duduk bersama mencari formulasi terbaik demi melindungi para PPPK dari ancaman kehilangan pekerjaan.

Baca Juga  BPBD Babel Siapkan Langkah Kesiapsiagaan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

“Ini bukan sekadar soal angka 30 persen dalam APBD, tapi soal nasib manusia. Kalau tidak disikapi serius, kita berpotensi menciptakan gelombang pengangguran baru,” ujarnya dengan nada prihatin.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Abang Hertza menegaskan DPRD Pangkalpinang akan berdiri bersama para PPPK, mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak pada keadilan sosial. Baginya, pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan menambah beban bagi mereka yang telah lama mengabdi.*