Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bangka Tengah, Maladi juga menyebutkan selama ini koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sawit juga tidak maksimal sehingga terlihat tidak ada transparansi dan kebijakan yang pro kepada petani.

“Fungsi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan tidak maksimal dan kebijakan untuk menyejahterakan petani juga belum terlihat. Kita akan datangi para wakil rakyat untuk kembali menyuarakan persoalan ini,” ujarnya.

Maladi menambahkan, di setiap pertemuan bersama Pemerintah dan perusahaan sawit, banyak perusahaan yang tidak hadir memenuhi undangan dan yang hadir juga hanya perwakilan saja yang selalu menyampaikan alasan yang itu-itu saja.

“Ada puluhan perusahaan sawit di Babel ini. Setiap pertemuan penetapan harga TBS seperti ini saja daru 25 perusahaan yang di undang, 10 saja tidak sampai yang hadir bahkan dari Belitung tidak ada yang hadir,” ujarnya.

Baca Juga  Gelar FGD, Kanwil DJPb Babel Paparkan Kebijakan dan Potensi Blue Economy

Maladi berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel bisa memberi teguran keras kepada perusahaan yang sering mengabaikan kepentingan dan persoalan para petani.

“Kota minta pemda memberi teguran keras kepada perusahaan – perusahaan yang sering mengabaikan kebijakan pemerintah ini, jangan hanya minta hak saja, tapi tidak memenuhi kewajiban dan tidak menganggap petani,” tutup Maladi.**