Kuasa Tanpa Wibawa: Antara Ego Jabatan dan Tanggung Jawab Ketuhanan

Oleh: Sobirin Malian — Dosen FH UAD

Seorang pejabat publik adalah kompas moral bagi institusinya. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk (11/4/2026), meninggalkan retakan besar pada wajah birokrasi kita. Kemarahan yang meluap hingga ancaman fisik dan ultimatum politik bukan sekadar masalah gaya bicara, melainkan sebuah krisis keteladanan yang akut dari seorang figur yang seharusnya menjadi panutan.

Sebagai figur publik, setiap kata dan tindakan seorang menteri adalah standar perilaku bagi ribuan ASN di bawahnya. Ketika kalimat “Kalau saya masih muda, sudah saya tonjok” terlontar, ia sedang meruntuhkan wibawa kepemimpinan dan menggantinya dengan logika otot. Padahal, rakyat tidak butuh tangan yang mengepal; rakyat butuh pikiran yang bekerja dan kebijakan yang solutif. Jika pucuk pimpinan memilih jalan intimidasi, jangan kaget jika budaya “premanisme birokrasi” akan mengakar hingga ke level terbawah.

Di sinilah kita diingatkan bahwa kepemimpinan bukanlah alat untuk menunjukkan dominasi, melainkan sebuah ujian berat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Dalam nilai-nilai agama yang luhur, seorang pemimpin sejati dituntut memiliki sifat Tawadhu (rendah hati), agar kekuasaan tidak membuatnya jemawa dan memandang rendah bawahan sebagai objek kemarahan.

Ia harus memiliki sifat Fatonah (cerdas dan bijaksana) dalam memecah kebuntuan, bukan sekadar meledak-ledak saat menemui kendala. Kepemimpinan yang kokoh dibangun di atas prinsip Amanah (terpercaya) dan Tabligh (menyampaikan kebenaran dengan santun). Dengan sifat-sifat ini, seorang pejabat sadar bahwa tanggung jawabnya menembus hingga ke pengadilan Tuhan, melampaui sekadar urusan administratif sesama manusia.