Yani juga mendukung hasil RDP yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Ia menekankan pentingnya pengawasan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

“Pengawasan harus melibatkan perangkat desa, BPD, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Harapannya, setelah harga ditetapkan, perusahaan mematuhinya. Faktanya, masih banyak pabrik di Bangka Tengah membeli di bawah Rp3.000 per kilogram,” ungkapnya.

Selain persoalan harga, APDESI juga mengingatkan perusahaan agar berkomitmen memberdayakan masyarakat sekitar serta tidak melakukan praktik monopoli.

“Jangan hanya manis di awal. Setelah pabrik berjalan, petani diabaikan dan masyarakat sekitar tidak dilibatkan. Libatkan warga, karena berdirinya pabrik juga atas persetujuan mereka,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Yani meminta pemerintah melalui dinas terkait tidak ragu memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar kesepakatan.

Baca Juga  6 Tersangka Kasus Tambang Timah Ilegal di Kawasan Pemkab Bateng Terancam 5 Tahun Penjara

“Beri sanksi bagi yang tidak patuh. Kami sangat mendukung,” pungkasnya.