“Operasional kita rata-rata nonsubsidi semua. Jadi mau tidak mau, kita ikuti aturan mainnya,” lanjutnya.

Imbas dari efisiensi ini mulai terlihat pada fleksibilitas penggunaan kendaraan di lingkungan pemkab. Markus bercerita, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini lebih adaptif. Jika tak ada mobil dinas, sepeda motor pun jadi pilihan demi mobilitas.

Bahkan Markus sendiri mengaku mulai menyesuaikan tunggangannya dengan agenda lapangan.

“Saya kadang gonta-ganti. Kadang pakai Innova, kadang Pajero, menyesuaikan kebutuhan saja,” cetusnya ringan.

Namun, saat disinggung mengenai aturan ketat Pertamina yang melarang kendaraan pelat luar daerah mengonsumsi BBM subsidi, Markus memilih tak banyak berkomentar. Ia menganggap hal tersebut sepenuhnya merupakan wilayah teknis sang operator minyak negara.

Baca Juga  Buronan Kasus Korupsi Sertifikat Tanah Transmigran Desa Jebus Ditangkap di Lampung

“Saya tidak tahu kalau itu, itu sepenuhnya urusan pihak Pertamina,” tukasnya menutup pembicaraan.

Di tengah angka-angka yang meroket, publik kini menanti bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada daya beli masyarakat Bangka Barat dalam jangka panjang.