Ironi Kebun Sawit: Negara Raup Untung, Petani Buntung
Oleh: Riza Gunanta — Mahasiswa Universitas Bangka Belitung
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nasional dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hampir setiap tahun, sawit mampu menghasilkan devisa dalam jumlah triliunan rupiah melalui ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke berbagai negara.
Industri sawit juga dianggap sebagai sektor strategis karena mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Namun di balik besarnya keuntungan yang diperoleh negara, kesejahteraan petani sawit kecil masih sering menjadi tanda tanya besar.
Selama ini, sawit sering disebut sebagai “emas hijau” Indonesia. Sebutan tersebut muncul karena besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan dari industri sawit. Pemerintah memperoleh pemasukan dari ekspor, pajak, investasi, hingga industri pengolahan sawit. Bahkan, ketika sektor ekonomi lain mengalami penurunan, sawit masih mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak heran jika pemerintah terus mendorong pengembangan industri sawit sebagai salah satu kekuatan utama agribisnis Indonesia di pasar global.
Akan tetapi, keberhasilan industri sawit di tingkat nasional ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani kecil. Banyak petani sawit yang justru hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga tandan buah segar (TBS). Ketika harga sawit dunia turun, pendapatan petani langsung ikut menurun drastis. Sebaliknya, saat harga sawit naik di pasar internasional, keuntungan yang diterima petani sering kali tidak sebanding dengan kenaikan harga tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa petani masih berada pada posisi yang lemah dalam rantai agribisnis sawit.
Salah satu penyebab utama lemahnya posisi petani adalah panjangnya rantai distribusi. Sebagian besar petani sawit menjual hasil panennya kepada tengkulak atau pengepul sebelum akhirnya sampai ke pabrik pengolahan. Dalam proses tersebut, harga sawit sering kali dipermainkan oleh pihak perantara. Petani tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena mereka sangat bergantung pada pembeli. Bahkan dalam kondisi tertentu, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah agar buah sawit tidak membusuk sebelum dipasarkan.
Selain masalah distribusi, ketimpangan juga terlihat dari penguasaan lahan dan industri sawit. Perusahaan besar memiliki akses modal, teknologi, dan pasar yang jauh lebih kuat dibanding petani kecil. Mereka mampu mengelola ribuan hektare perkebunan dengan produktivitas tinggi, sementara petani kecil sering menghadapi keterbatasan pupuk, bibit unggul, dan akses pembiayaan. Akibatnya, hasil produksi petani kecil kalah bersaing dan keuntungan yang diperoleh pun jauh lebih sedikit.
Kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi petani sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah banyak menerapkan kebijakan terkait ekspor sawit, pungutan ekspor, hingga program biodiesel seperti B35 dan B40. Kebijakan tersebut memang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat energi terbarukan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut kadang menimbulkan dampak negatif bagi petani kecil. Ketika ekspor sawit dibatasi atau pasar global mengalami tekanan, harga TBS di tingkat petani langsung turun dan pendapatan mereka ikut terganggu.