Oleh: Teddy Saputra – Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Isu terkait kebijakan impor pangan kembali menimbulkan perdebatan di Indonesia. Setiap kali harga beras, gula, bawang, atau bahan pangan lainnya mengalami kenaikan, impor kerap dijadikan solusi untuk menjaga kelangsungan stok dan menekan harga di pasar. Di satu sisi, langkah ini dianggap dapat melindungi konsumen dari lonjakan harga. Namun, di sisi lain, kebijakan impor yang terus menerus menimbulkan keraguan mengenai komitmen Indonesia dalam mencapai kedaulatan pangan.

Ironisnya, Indonesia diakui sebagai negara agraris dengan area pertanian yang luas dan jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Jika impor terus dipilih sebagai solusi utama, maka dikhawatirkan petani lokal akan semakin kehilangan daya saing serta semangat untuk meningkatkan hasil produksi. Oleh sebab itu, isu kedaulatan pangan terkait tidak hanya dengan ketersediaan pangan, melainkan juga dengan keberlangsungan hidup petani di Indonesia.

Baca Juga  Sawah Tanpa Pewaris: Krisis Regenerasi Petani dan Masa Depan Pangan Indonesia

Ketika Petani Menjadi Pihak yang Paling Rentan

Menurut data dari Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sektor pertanian masih menjadi sumber kehidupan bagi jutaan rumah tangga di Indonesia. Meskipun demikian, kesejahteraan petani masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Banyak petani menghadapi tingginya biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga pupuk, benih, pestisida, serta biaya tenaga kerja.

Keadaan ini semakin buruk ketika impor dilaksanakan pada saat produksi dalam negeri meningkat atau memasuki masa panen. Masuknya produk impor dalam pasar sering kali menyebabkan harga hasil panen petani anjlok, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin sedikit. Dalam kondisi ini, petani berada pada posisi yang lemah karena harus bersaing dengan produk yang berasal dari luar negeri.

Baca Juga  Menakar Keadilan Substantif: Dilema Pembuktian dan Kewenangan Hakim di Pengadilan Agama

Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hal yang mustahil bahwa generasi muda akan semakin ragu untuk bergelut di sektor pertanian. Mereka melihat bahwa bertani memerlukan modal yang besar, menghadapi risiko yang tinggi, namun menawarkan keuntungan yang tidak menentu. Oleh karena itu, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan terbesar untuk masa depan pertanian di Indonesia.

Kedaulatan Pangan Bukan Sekadar Produksi

Selama ini, keberhasilan sektor pangan sering diukur dari ketersediaan stok pangan dan stabilitas harga. Padahal, konsep kedaulatan pangan memiliki arti yang lebih luas. Kedaulatan pangan menempatkan petani sebagai aktor utama yang berhak menentukan sistem produksi, mendapatkan akses terhadap sumber daya, serta menerima perlindungan dari kebijakan yang merugikan.

Baca Juga  Simalakama Harga Gabah: Menggugat Janji Kesejahteraan Petani di Tengah Bayang-Bayang Inflasi

Dalam konteks ini, ketergantungan yang berlebih pada impor dapat menghambat terbentuknya kedaulatan pangan. Negara yang bergantung pada pasokan pangan asing akan lebih rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan rantai pasokan, serta kebijakan perdagangan internasional.

Pelajaran penting dapat kita ambil dari pengalaman selama pandemi COVID-19 serta berbagai konflik geopolitik di dunia yang berdampak pada distribusi pangan internasional. Banyak negara mulai memperkuat produksi domestik mereka karena menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan strategis yang tidak boleh sepenuhnya bergantung pada negara lain.