“Dari data yang kami miliki, ada lebih dari 2.500 pelajar yang hingga saat ini belum menerima manfaat Program MBG. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, apakah kondisi di lapangan sudah diketahui oleh pengurus BGN di tingkat daerah,” katanya.

Yani menegaskan bahwa pemerintah desa maupun APDESI tidak pernah menolak program MBG. Sebaliknya, mereka berharap program tersebut segera dapat direalisasikan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

“Kami tidak pernah menolak kehadiran Program MBG. Justru kami sangat berharap program ini segera berjalan di desa kami,” tegasnya.

Melalui momentum evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat, APDESI Bangka Tengah berharap penilaian tidak hanya dilakukan terhadap pejabat di tingkat nasional, tetapi juga menyentuh jajaran BGN di daerah.

Baca Juga  Wujud Kepedulian Proklim di Objek Wisata, Kades Perlang Salurkan Alat Kebersihan

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan distribusi program belum merata serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara profesional dan proporsional.

“Kami berharap pengurus BGN, baik di pusat maupun daerah, dapat melaksanakan Program MBG secara proporsional dan profesional sehingga seluruh masyarakat yang berhak bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Yani.