Ikuti RDP Komisi II DPR RI, Wabup Debby: Optimalisasi PAD Jadi Kunci Atasi Efisiensi Anggaran Bangka Selatan
Ikuti RDP Komisi II DPR RI, Wabup Debby: Optimalisasi PAD Jadi Kunci Atasi Efisiensi Anggaran Bangka Selatan
BANGKA SELATAN, TIMELINES.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, BAPERIDA Kabupaten Bangka Selatan, Senin (6/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Wakil Bupati Bangka Selatan Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M hadir didampingi Staf Ahli Bupati serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat yang dipimpin Komisi II DPR RI tersebut menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan ini membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen aparatur sipil negara.
Adapun agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer, serta relaksasi kebijakan dan penyusunan regulasi mengenai besaran belanja pegawai di pemerintah daerah yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wabup Debby menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya aparatur.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi dan arahan langsung dari pemerintah pusat terkait kebijakan kepegawaian serta berbagai regulasi yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Wabup Debby berharap berbagai masukan yang disampaikan oleh para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, serta usulan yang telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam forum tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
“Kita berharap berbagai masukan dari seluruh kepala daerah dan usulan yang telah disampaikan oleh Kemendagri dapat benar-benar diakomodasi dan disetujui oleh pemerintah pusat. Menurut kami, langkah tersebut merupakan solusi terbaik untuk menjawab berbagai tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah,” ungkapnya.