Deddi menilai bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang besar dan melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, pengawasan distribusi dan akses di lapangan tetap menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran subsidi pupuk tahun 2026 sebesar sekitar Rp46,87 triliun untuk mendukung produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional.

“Kebijakan yang baik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Jangan sampai anggaran besar sudah disiapkan, tetapi petani masih kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam tiba,” ujarnya.

Lebih lanjut, Deddi Wijaya mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan kebutuhan pupuk secara akurat, memperkuat koordinasi dengan kelompok tani, serta membuka kanal pengaduan yang mudah diakses apabila ditemukan praktik penjualan pupuk di atas harga yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Anggota Brimob Polda Babel Tembak Warga Babar, Bermula dari Pencurian Sawit

Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi petani dari berbagai tekanan biaya produksi.

“Petani adalah pahlawan pangan. Jika mereka terus dibebani kenaikan biaya produksi, maka ketahanan pangan daerah juga akan terancam. Karena itu saya meminta pemerintah lebih serius mengawal stabilitas harga dan ketersediaan pupuk demi kesejahteraan petani Bangka Barat,” tutup Deddi Wijaya.