“Kalau tidak meminjam, bagaimana kita mau memperbaiki jalan? Dana dari pusat tidak turun, jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah kalau mau meminjam. Harus kita dukung, kita mau mengharapkan uang dari mana lagi,” ujar pria yang akrab disapa Aling tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (17/6/2026) pagi.

Aling menambahkan, nominal pinjaman sebesar Rp65 miliar itu sebenarnya masih belum cukup untuk mengintervensi seluruh ruas jalan yang rusak di Bangka Barat. Namun, ia memastikan bahwa alokasi dana pinjaman tersebut akan dikhususkan secara ketat untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi prioritas masyarakat berdasarkan hasil pendataan tim eksekutif.

Terkait mekanisme birokrasi, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Simpang Teritip ini menjelaskan bahwa komunikasi awal antara pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) sudah berjalan. Meski belum masuk ke tahap pembahasan forum resmi, unsur pimpinan DPRD Babar telah mengetahui rencana peminjaman ini.

Baca Juga  Fenomena Penemuan Mayat Laki-laki Kembali Terjadi di Mentok

Lebih lanjut, Aling menegaskan bahwa proses peminjaman ini telah mengacu pada regulasi yang berlaku. Salah satu poin utamanya adalah kewajiban pelunasan utang yang harus diselesaikan sebelum masa jabatan Bupati Bangka Barat saat ini berakhir, sehingga tidak membebani kepemimpinan pada periode berikutnya.

“Intinya pinjaman ini juga dibayar, dan semasa jabatan Pak Markus utang ini harus dilunasi. Tidak menanggung utang untuk bupati periode berikutnya. Dan kami dari DPRD juga siap mengawal rencana ini agar dilunasi tepat waktu dan tidak disalahgunakan,” pungkasnya.