Penulis: Rahmat Saputra — Mahasiswa Institut Pahlawan 12 Sungailiat Bangka

Program Koperasi Merah Putih hadir membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menempatkan koperasi ini sebagai wadah utama penguatan ekonomi rakyat, perluasan akses permodalan, serta peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat luas. Gagasan ini patut diapresiasi karena sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang telah lama menjadi cita‑cita utama pembangunan nasional.

Namun di balik optimisme yang dikumandangkan, masih banyak hal mendasar yang belum tergambar jelas di mata masyarakat. Belum ada penjelasan lengkap bagaimana sistem pengelolaan, pola usaha, pendampingan, hingga mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban akan berjalan secara berkelanjutan. Apakah diterapkan satu model seragam di seluruh daerah, atau disesuaikan dengan potensi lokal? Pertanyaan‑pertanyaan seperti ini penting dijawab agar program tidak sekadar mengejar target jumlah koperasi di atas kertas.

Baca Juga  Anomali Ekonomi Kapitalisme: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Angka Kemiskinan Juga Tinggi

Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga: banyak koperasi yang akhirnya mati suri atau tidak berfungsi optimal akibat manajemen lemah, minim partisipasi anggota, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan. Artinya, keberhasilan tidak cukup hanya dengan “mendirikan sebanyak‑banyaknya koperasi”, melainkan memastikan setiap lembaga tersebut mampu hidup, berkembang, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.