“Yang terpenting adalah adanya kepastian hukum terhadap aset-aset daerah sehingga pemanfaatannya dapat berjalan maksimal dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah,” ujar Markus, Senin (22/6/2026).

Selain meningkatkan pendapatan daerah, langkah ini juga menjadi upaya preventif pemerintah untuk meredam konflik sengketa lahan yang rawan terjadi di tengah masyarakat.

Pihak Kejari Bangka Barat menyatakan akan langsung tancap gas dengan menetapkan sejumlah target dalam dua bulan ke depan. Fokus kejaksaan meliputi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penegakan hukum berorientasi pemulihan kerugian negara. Pelacakan aset (asset tracking) milik pemda.

“Kami juga mengapresiasi langkah cepat Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai berkomitmen tinggi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pendampingan hukum,” ujar Kajari Bangka Barat, Ahmad Patoni.

Baca Juga  Tadi Malam, 4 Petinju Babar Melaju ke Babak Final

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, jajaran pejabat Pemkab Bangka Barat, serta unsur pimpinan Kejari Bangka Barat. Melalui sinergi ini, pengelolaan aset daerah diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.