Unjuk Rasa di DPRD Babel, Aliansi BEM “Kerakyatan” Suarakan Isu PLTN hingga Kesejahteraan Guru
Unjuk Rasa di DPRD Babel, Aliansi BEM “Kerakyatan” Suarakan Isu PLTN hingga Kesejahteraan Guru
PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) “Kerakyatan” melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bangka Belitung. Aksi ini digelar untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan yang terjadi di daerah tersebut.
“Di sini kami menuntut transparansi dan evaluasi tata kelola pemerintahan, mulai dari penggunaan anggaran, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, pengesahan regulasi yang pro-rakyat, hingga penolakan pembangunan PLTN di Pulau Gelasa sebelum adanya kajian yang komprehensif dan partisipatif,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM “Kerakyatan”, Santai Saputra, yang juga merupakan mahasiswa IAIN SAS Babel, di Pangkalpinang, Kamis.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemenuhan kewajiban perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung. Kewajiban tersebut di antaranya terkait hak-hak karyawan dan penyediaan lahan plasma sebesar 20% untuk masyarakat sekitar.
Isu lain yang turut disuarakan adalah pemerataan akses layanan kesehatan, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Laut Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Selatan, serta peningkatan kesejahteraan guru sebagai upaya pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Keadilan untuk guru, tolak PLTN, segera cabut IUP PT Timah di Desa Batu Beriga. Kami juga berharap ada kejelasan terkait gaji para guru honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Hal itu menjadi bagian dari tuntutan kami hari ini,” tutupnya.
Puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ini berasal dari tiga perguruan tinggi yang ada di Pulau Bangka, yakni Universitas Muhammadiyah, IAIN SAS Bangka Belitung, dan Universitas Anak Bangsa.
Aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakil Pimpinan II DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta; Pj Sekda Bangka Belitung, Fery Afrianto; serta beberapa anggota DPRD Babel dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Babel.
