Perkuat Pemberdayaan Masyarakat, PT Timah Gelar FGD RIPPM di Belitung
Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga berharap pembaruan RIPPM semakin memperkuat komitmen PT TIMAH dalam menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses ekonomi, membangun keterampilan, serta menciptakan peluang usaha baru.
“Saya juga mengajak masyarakat agar setiap program yang hadir dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mari bersama-sama menjadi pelaku pembangunan,” katanya.
“Dengan semangat gotong-royong, kreativitas, dan inovasi, kita ciptakan daerah yang tangguh dan berdaya saing. Semoga kegiatan ini menjadi aspek administrasi yang nantinya benar-benar dapat menjadi peta jalan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belitung,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wilayah Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Martoni menyampaikan bahwa sektor pertambangan timah selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di wilayah Belitung.
Meski demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi instrumen penting dalam mendukung tujuan tersebut.
“Mengapa pembaruan dokumen ini penting, dimana sosial ekonomi dan lingkungan bergerak secara cepat, kebutuhan masyarakat telah merangkak dengan beberapa tahun lalu,” katanya.
Menurutnya, pembaruan dokumen RIPPM sangat diperlukan agar program-program pemberdayaan mampu mengikuti dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus memastikan seluruh kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Forum ini adalah milik kita bersama, keberhasilan pembahasan dokumen PPM ini sangat bergantung pada keterbukaan, partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir di ruangan ini. Oleh karena itu, saya menitipkan beberapa harapan kepada PT TIMAH, mohon untuk menyerap aspirasi lokal secara komprehensif dan menyusun program yang memiliki dampak berguna yang luas serta berkelanjutan,” katanya.
Melalui forum konsultasi publik ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga dokumen RIPPM yang disusun mampu menjadi pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak luas dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha PT Timah dan masyarakat, kita optimis bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan sangat baik, berkelanjutan dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat,” tutupnya. (*)