Oleh: Heri S.

Tidak ada bom yang jatuh. Tidak ada tentara yang menyeberang batas. Tapi negara bisa lumpuh. Di era proxy warfare atau perang proksi, senjata paling mematikan bukan rudal. Ia bernama kebingungan, adu domba, dan hilangnya kepercayaan.

Perang hari ini tidak dimulai dengan deklarasi. Ia dimulai dari satu unggahan, suatu kebijakan yang tidak holistik dan dapat dipelintir, dan suatu isu yang terus menerus diungkit tanpa tindakan dan solusi. Proxy warfare menguji Indonesia bukan di medan tempur, tapi di ruang publik dan meja kebijakan.

Indonesia menjadi sorotan bukan karena lemah. Kita menjadi perhatian karena memiliki tiga modal besar: posisi geografis di jalur dunia, kekayaan sumber daya dan demografi, serta keberagaman. Ketiganya bisa jadi kekuatan. Tapi di tangan yang salah, ketiganya juga bisa jadi celah.

Baca Juga  Merenungi Arah Pendidikan Kita

Titik rawan itu saat ini diuji melalui empat jalur. Jalur pertama melalui informasi. Di media sosial, beredar banyak narasi yang membuat bingung. Kebijakan yang sudah disusun kerap disejajarkan dengan opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Potongan data tanpa penjelasan lengkap ikut memperkeruh suasana. Dampaknya, publik jadi mudah ragu, masa bodoh, dan kehilangan rasa percaya pada lembaga negara. Padahal ketika kepercayaan itu goyah, stabilitas juga ikut goyah.

Kedua, tekanan ekonomi yaitu ketergantungan pada pasar luar, tarik-menarik investasi, dan kebijakan yang tidak sinkron antar wilayah bisa memperlambat gerak pembangunan. Negara yang belum mandiri secara ekonomi akan mudah diarahkan keputusannya. Tekanan tidak harus berbentuk sanksi. Cukup dengan ketidakpastian, maka investor akan menahan langkahnya.

Baca Juga  Rahasia di Balik Rapuhnya Jasad

Ketiga, gangguan kedaulatan yaitu pelanggaran di wilayah laut, perebutan akses sumber daya, dan pemicu konflik di daerah perbatasan adalah cara menguji seberapa kuat kita menjaga rumah sendiri. Tujuannya bukan perang besar, tapi membuat negara terus sibuk memadamkan api kecil.

Keempat, pertentangan nilai yaitu ketika masyarakat diadu dalam perbedaan, maka energi bangsa habis hanya untuk urusan dalam negeri. Fokus untuk maju bersama menjadi buyar. Padahal di saat yang sama, tantangan global menuntut kita bergerak cepat dan kompak.

Dampak dari semua ini tidak terlihat seperti kerusakan fisik. Yang rusak adalah fondasi kepercayaan dan kohesi. Pemerintah menjadi lambat karena khawatir salah langkah. Masyarakat menjadi lelah karena terus disuguhi pertentangan. Dunia usaha menahan diri karena situasi tidak menentu. Lama-lama, daya dorong negara melemah dengan sendirinya.

Baca Juga  3 Juli 2025: Saatnya Bangka Belitung Bebas Kantong Plastik

Lalu bagaimana kita merespons? Melawan proxy warfare tidak bisa hanya diserahkan pada kekuatan militer. Ini adalah urusan seluruh bangsa. Kita butuh pertahanan total dengan 5 benteng.