Markus menegaskan, hasil koordinasi dengan Pertamina menunjukkan bahwa pasokan BBM ke Bangka Barat tetap dikirim sesuai alokasi normal. Fluktuasi stok di lapangan murni karena kecepatan tingkat penjualan di masing-masing SPBU.

Untuk mengantisipasi kebocoran, Pemkab Bangka Barat meminta seluruh pengelola SPBU memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Sistem barcode untuk Pertalite maupun Solar subsidi wajib diterapkan secara disiplin agar tepat sasaran.

Selain itu, Pemkab bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum bersiap menindak tegas oknum “pengerit” atau pelaku pengisian berulang yang menyalahgunakan BBM subsidi.

“Menindaklanjuti arahan Kapolda, kepolisian bersama Forkopimda akan melakukan penegakan hukum terhadap oknum pengerit BBM. Penyalahgunaan BBM subsidi ini merupakan pelanggaran pidana,” tegas Markus.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bangka Barat bersama Forkopimda dijadwalkan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU. Hasil pemantauan lapangan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk mengurai antrean dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.