“Masuknya pendaftar dari luar instansi Pemda menunjukkan bahwa lelang ini kompetitif. Oleh karena itu, kami mengingatkan Pansel dan tim asesor Mabes Polri agar bekerja profesional. Penilaian harus murni berbasis kompetensi, rekam jejak, dan assessment objektif, bukan karena faktor kedekatan atau titipan politik,” tegas Eddy Arif.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Mentok ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam proses seleksi administrasi yang rencananya diumumkan esok hari. Menurutnya, transparansi sejak awal adalah kunci utama untuk melahirkan pemimpin yang dipercaya publik.

“Masyarakat berhak tahu siapa saja figur yang akan memimpin instansi strategis ini. Kami meminta BKPSDM untuk membuka nama-nama yang lolos administrasi besok secara transparan kepada publik dan media. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata Eddy Arif.

Ia berharap proses seleksi ini mampu menyaring aparatur terbaik yang memenuhi kualifikasi kepangkatan minimal golongan IV/a serta memiliki rekam jejak kinerja yang bersih.

“Tiga OPD ini bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dan penegakan aturan daerah. Kita butuh figur yang inovatif, berintegritas tinggi, dan selesai dengan urusan internalnya agar bisa langsung berlari membangun Bangka Barat,” pungkasnya.