Disadari atau tidak, Negara (Pemda) bergeser fungsinya dari pembina menjadi kompetitor bisnis yang agresif bagi institusi yayasan kemasyarakatan. Sekolah swasta di Babel “mati perlahan” karena habis “bahan baku”. Pasarnya direbut secara paksa oleh hegemoni dan fasilitas anggaran negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta APBN dikuras habis hingga miliaran rupiah untuk membiayai bangunan fisik sekolah negeri baru. Aset infrastruktur pendidikan milik swasta bernilai miliaran rupiah dibiarkan mubazir dan terbengkalai menjadi gedung-gedung tua.

Belajar dari Negara Tetangga

Jika kita tengok kebijakan negara seperti Singapura dan Malaysia, tata kelola pendidikan mereka berjalan jauh lebih rasional dan proporsional.

Tata kelola pendidikan di Singapura berjalan sangat efisien berkat kajian demografi distrik yang akurat. Kementerian Pendidikan Singapura (Ministry of Education Singapore) tidak akan membangun sekolah negeri baru. Mereka justru memilih menggabungkan sekolah-sekolah yang sepi peminat jika tren populasi anak di wilayah tersebut sedang merosot.

Negara merangkul sekolah swasta dengan cara mensubsidi biaya sekolah bagi siswa miskin. Operasional sekolah negeri menjadi lebih hemat, dan ekosistem swasta tetap tumbuh subur dengan kualitas yang setara.

Langkah mirip juga kita temukan di Malaysia. Melalui ”Sekolah Bantuan Kerajaan”, pemerintah Malaysia hadir sebagai fasilitator bagi sektor swasta.

Pemerintah Malaysia mewujudkan dukungan tersebut lewat bantuan subsidi upah guru dan pemeliharaan gedung bagi sekolah swasta yang membuka pintu bagi pendidikan inklusif. Cara ini dipandang sebagai investasi cerdas karena ampuh meringankan beban finansial negara dalam jangka panjang.

Kondisi di negara tetangga tersebut berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang sedang terjadi di Bangka Belitung. Di tengah situasi ekonomi lokal yang sedang megap-megap, Pemerintah Provinsi Babel bersama DPRD baru-baru ini mengumumkan rancangan alokasi dana sebesar Rp5,9 Miliar dari APBD.

Rancangan anggaran tersebut untuk mensubsidi iuran bulanan bagi 2.000 siswa prasejahtera di sekolah swasta. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), terdapat sekitar 2.684 siswa kurang mampu dari total 10 ribu siswa sekolah swasta di wilayah tersebut.

Sayangnya, program subsidi iuran ini bersifat reaktif. Langkah penanggulangan tersebut baru disalurkan setelah krisis keuangan operasional sekolah-sekolah swasta tersebut telah terjadi.

Pemerintah menggelontorkan uang rakyat untuk menahan keruntuhan sekolah swasta yang kekurangan murid. Tapi, keran izin pembangunan fisik dan penggelembungan daya tampung SMA negeri baru berjalan tanpa rem.

Membeli Kursi Kosong, Merajut Kemitraan

Menyelamatkan dunia pendidikan di Bangka Belitung memerlukan keberanian politik yang besar. Menyediakan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak bangsa tidak boleh selamanya diartikan secara sempit dengan membangun gedung semen, besi, dan bata yang baru.

Alokasi anggaran daerah untuk mendirikan Unit Sekolah Baru semestinya dialihkan untuk membiayai kursi-kursi kosong di sekolah swasta untuk diisi oleh siswa miskin.

Melalui skema subsidi silang yang teratur dan konsisten, daya tahan sekolah swasta tetap terjaga. Beban keuangan APBD pun dapat ditekan seefisien mungkin. Jika tidak, kita akan menyaksikan “pemakaman” massal berikutnya dari sekolah-sekolah swasta di Bangka Belitung. Wallahu A’lam