Langkah diplomasi ke Jakarta ini diinisiasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah pimpinan Didit Sri Gusjaya, dengan memboyong Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja, serta unsur pimpinan dari Kabupaten Belitung.

Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, berharap Kemenhan dapat menjembatani persoalan kuota dan regulasi pertambangan ini ke tingkat menteri dan lintas lembaga pusat agar ada penyesuaian kebijakan yang realistis.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami berharap Wamenhan menyampaikan kondisi riil di Belitung kepada Menhan, sehingga ada solusi konkret dan kepastian hukum dalam waktu dekat,” ungkap Didit.

Menanggapi hal tersebut, Wamenhan Donny Ermawan menyatakan komitmennya untuk meneruskan seluruh aspirasi terkait masalah kuota dan dampak ekonomi ini kepada Menteri Pertahanan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah pusat di wilayah Bangka Belitung.

Sumber: beltim.go.id