Ia mengingatkan bahwa peningkatan anggaran dari pusat harus diimbangi dengan kesiapan daerah dalam menyusun usulan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau peluang itu tidak kita ambil, tentu daerah lain yang akan memanfaatkannya. Selama ini salah satu kendalanya adalah keterbatasan informasi. DPD RI hadir untuk menjembatani agar program pusat dipahami dan bisa dieksekusi dengan baik di daerah,” tuturnya.

Selain aspek penyerapan anggaran, Komite III DPD RI juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Meski angka pengangguran terbuka di Bangka Belitung tercatat berada di bawah rata-rata nasional, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja tetap menjadi tantangan utama.

Guna mengatasi tantangan tersebut, DPD RI mendorong implementasi program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pengembangan pertanian modern (smart farming), serta penguatan potensi ekonomi lokal.

Zuhri menambahkan, keberhasilan pemanfaatan program kementerian ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, hingga generasi muda.

“Dengan komunikasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung,” pungkasnya.