“Akhir tahun lalu, kita telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Presiden, langkah tersebut turut mendukung pemulihan operasional PT Timah Tbk, mengurangi kebocoran sumber daya alam, memperbaiki lingkungan, meningkatkan pendapatan negara, serta mendorong peningkatan valuasi perusahaan.

Menanggapi arahan Presiden, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus bekerja bagi kepentingan masyarakat.

“Jelas bahwa kita bekerja hanya untuk rakyat, untuk menyejahterakan rakyat, berbuat untuk kepentingan rakyat, dan terakhir kita berharap rida dari Allah SWT,” ujar Efrianda.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus menilai kedaulatan negara juga harus diwujudkan melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sesuai skala prioritas kebutuhan warga.

Terkait masa depan sektor pertambangan timah di tengah dorongan diversifikasi ekonomi, Batianus mengatakan pihaknya tetap membuka ruang bagi pertambangan rakyat sepanjang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau memang kita memiliki potensi sumber daya alam itu masih memungkinkan, tentu kita tetap mempertahankan pertambangan rakyat. Tetapi harus sesuai dengan regulasi yang benar,” kata Batianus.

Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi regulasi serta tata kelola pertambangan timah.

“Apalagi tadi Pak Presiden selalu menyinggung Bangka Belitung. Sehingga kami berharap juga di sektor pertambangan, khususnya timah, mari pemerintah Bangka Belitung berbenah melalui regulasi bersama Kementerian ESDM untuk mengatur tata kelola pertambangan timah yang baik,” pungkasnya.