Selain persoalan lingkungan dan perdagangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat. Saparudin menyebut kemiskinan, kebutuhan perumahan masyarakat serta persoalan stunting harus masuk dalam program strategis pemerintah daerah.

“Pangkalpinang misalnya tingkat kemiskinan masih ada, bagaimana kita mengatasi. Kemudian perumahan yang masih belum, perumahan orang-orang yang masih membutuhkan program-program pembangunan perumahan, kemudian penanganan masyarakat miskin, kemudian anak-anak misalnya stunting,” jelasnya.

Ia menekankan, berbagai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Seluruh program harus disusun secara terintegrasi agar visi dan misi pembangunan Kota Pangkalpinang benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata.

“Visi-visi itu harus kita bumikan, harus kita bumikan, harus kita sampaikan,” kata Saparudin.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan program kerja masing-masing perangkat daerah.

“Hari ini sebetulnya kita membumikan visi-visi ke dalam program kegiatan yang harus tersinkronisasi antara masing-masing OPD. Jangan satu-satu OPD, tapi terintegrasi semua,” tegasnya.

Saparudin juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memahami arah pembangunan yang ingin dicapai. Menurutnya, visi pembangunan tidak boleh hanya dipahami oleh pimpinan, tetapi harus menjadi pemahaman bersama hingga seluruh perangkat pemerintahan.

“Visi-visi itu kita semua, semua karyawan, semua OPD itu harus tahu semua, mau ke mana kita dibawa di Pangkalpinang,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyelarasan program strategis tersebut akan dilakukan secara rutin agar setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang sama dan pembangunan dapat berjalan lebih terukur.

“Kita lakukan ini secara rutin kegiatan-kegiatan,” pungkasnya.