“Kami dari MUI Provinsi Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk berpikir tenang dan tidak terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Segalanya itu didialogkan dengan PT TIMAH. Kita budayakan dialog dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama,” pesannya.

Hatamar juga mengingatkan agar masyarakat tidak memilih tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, PT TIMAH, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu terus dibangun agar setiap pihak memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pengelolaan sumber daya timah.

“Jadi sebaiknya memang harus ada pembahasan antara PT TIMAH dan masyarakat. Tentu ada pembahasan yang dibawa dari pusat dan PT TIMAH itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima penjelasan yang lebih jelas,” ujarnya.

Hatamar berpandangan bahwa sumber daya timah merupakan kekayaan alam yang harus dikelola secara baik dan bertanggung jawab lingkungan. Karena itu, aktivitas pertambangan menurutnya tidak semestinya menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.

“Perlu duduk bersama dan membudayakan dialog serta musyawarah untuk kemaslahatan bersama, dengan tetap menjaga lingkungan,” tutupnya. (*)