Yus menjelaskan, pembentukan tim semacam Gakkum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat jika menemukan praktik lancung di lapangan, seperti politik uang (money politics).

“Jangan sampai masyarakat bingung ketika melihat ada pelanggaran. Karena itu, ada wacana untuk membentuk posko atau tim semacam Gakkum yang bisa langsung menampung pengaduan masyarakat,” imbuhnya.

Rapat koordinasi strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur penting, mulai dari Ketua DPRD Bangka Barat, Inspektorat Daerah, dinas terkait, puskesmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga kepala desa beserta jajarannya.

Sebagai informasi, Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bangka Barat ini akan diselenggarakan di lima desa, yaitu Desa Belo Laut, Desa Air Belo, Desa Air Nyatoh, Desa Mancung, dan Desa Kelabat.