“Karena kita tidak menemukan siapa pemiliknya, dari pihak Polres akan melakukan pendalaman. Nanti hasilnya bagaimana ke depan akan kami sampaikan,” tegasnya.

Menurut Husni, pendalaman akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga distribusi BBM di lapangan.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita agar BBM yang bersubsidi itu betul-betul dapat dipergunakan sesuai dengan aturan. Ini tetap akan kami lakukan pendalaman mulai dari hulu sampai ke hilir,” katanya.

Husni juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam pengawasan, termasuk melalui RT, kepala dusun dan lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat agar praktik yang berpotensi merugikan masyarakat luas dapat segera diketahui.

Penggunaan Kartu Kendali Harus Transparan

Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja yang turut mendampingi sidak mengatakan, temuan tersebut menjadi perhatian karena lokasi penyimpanan driken justru berada di belakang dan tidak terlihat secara terbuka. Ia mengatakan, apabila BBM yang ditampung tersebut memang diperoleh melalui mekanisme kartu kendali, maka prosesnya harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.

“Kalaupun ini memang betul-betul mereka sudah punya kartu kendali, mengapa harus diletakkan di belakang? Silakan di depan saja, enggak usah sembunyi-sembunyi. Kita lebih baik transparan,” ujar Fezzi.

Namun, Fezzi menegaskan penggunaan kartu kendali bukan berarti BBM dapat diperjualbelikan dalam bentuk eceran per driken. BBM yang diperoleh melalui mekanisme tersebut harus tetap disalurkan sesuai peruntukannya.

“Dengan catatan mereka sudah punya kartu kendali dan ini pun harus digelar, tidak boleh dijual per jeriken,” tegasnya.

Politisi PDIP ini mengatakan, pemerintah bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.