Saparudin menyebut, program peningkatan kompetensi tersebut tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD Kota Pangkalpinang.

Pemerintah kota juga membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BP3MI, Kementerian Ketenagakerjaan melalui balai pelatihan yang ada di Belitung, serta pihak lainnya.

“Program ini terus kita lakukan, baik yang didanai oleh Dinas Tenaga Kerja melalui APBD Kota Pangkalpinang, maupun dari BP3MI, dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui balai yang ada di Belitung,” ujarnya.

Selain 55 peserta yang mengikuti pelatihan melalui APBD, pada tahun 2026 terdapat 169 peserta yang mengikuti program pelatihan melalui pembiayaan APBN.

Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menargetkan semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.

Saparudin menegaskan, pelatihan akan terus didorong secara masif sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja berkualitas sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang.

“Kita harapkan mengurangi angka pengangguran di Kota Pangkalpinang,” tegasnya.

Ia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pelatihan maupun uji kompetensi bagi masyarakat dan pekerja di Kota Pangkalpinang.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Kita harapkan mungkin BPJS Ketenagakerjaan bisa berkolaborasi dengan kita mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan uji kompetensi ini,” pungkasnya.