Untuk tahap pertama, daerah mengajukan dana sebesar Rp65 miliar dari total rencana Rp100 miliar. Seluruh dana ini dipastikan murni untuk infrastruktur jalan di 26 titik strategis dan tidak dialokasikan untuk kegiatan lain.

“Proses pencairan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026 dan akan langsung direalisasikan pada tahun anggaran berjalan, bukan ditunda ke tahun 2027. Jadi akan digunakan di tahun ini dan masuk dalam APBD Perubahan untuk perbaikan jalan,” katanya.

Sementara untuk target pelunasan, ia mengatakan Pemkab Bangka Barat berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pinjaman sebelum masa jabatan Bupati berakhir. Tepatnya sebelum Juni 2030. Skema pembayaran apakah per bulan atau per triwulan akan dinegosiasikan lebih lanjut untuk mencari bunga yang paling efisien.

Abimanyu menegaskan tidak ada kendala prinsipil dalam rencana ini karena pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) telah mencapai kesepakatan penuh. Langkah pinjaman ini terpaksa diambil sebagai respons atas kondisi fiskal daerah akibat Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertahan di pemerintah pusat.

“Sebenarnya kita juga tidak mau melakukan pinjaman, tapi kondisi yang memaksa karena DBH masih tertahan di pusat. Saat ini kemantapan jalan kita sudah turun di bawah 70%, sementara keluhan paling banyak dari masyarakat adalah kerusakan jalan. Pemerintah daerah mencoba menjawab dan memperbaiki hal ini,” pungkasnya.