Menurutnya, koordinasi dan sinergi antarpihak sangat penting agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara tepat, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta menjaga kondusivitas wilayah.

Lebih lanjut, Bupati Riza Herdavid menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari terdapat rencana aktivitas pertambangan yang telah memenuhi persyaratan legalitas, diperlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut untuk mencari formulasi penyelesaian yang sesuai dengan regulasi, sekaligus mempertimbangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat nelayan.

“Kita sebagai pemerintah daerah harus taat pada regulasi. Namun, aspirasi dan hak-hak masyarakat nelayan juga harus menjadi perhatian. Jika nantinya ada pembahasan terkait aktivitas yang legal, kita akan berupaya mengomunikasikan dan mencari formulasi yang tepat melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap komunikasi yang terjalin melalui audiensi ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan kelompok nelayan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Pemkab Bangka Selatan juga mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan tersebut secara bijak, mengedepankan dialog, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepentingan masyarakat serta kondusivitas Kabupaten Bangka Selatan.