“Tujuan kami paling utama tetap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Restu menambahkan, manfaat pengelolaan timah diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penambangan, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah operasional dan pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Transiswara Adhi, menyambut baik perpanjangan dan perluasan kerja sama tersebut. Ia mengatakan, kemitraan yang telah berjalan bersama PT TIMAH di wilayah Kundur menjadi salah satu dasar bagi keberlanjutan kolaborasi ini.

Menurutnya, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada badan usaha milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan mendukung agar kegiatan usaha PT TIMAH berjalan sesuai peraturan, penerapan prinsip good corporate governance semakin kuat, kepentingan negara dan perusahaan terlindungi, serta kepatuhan hukum meningkat di seluruh aktivitas bisnis.

Transiswara secara khusus menekankan pentingnya pendampingan sejak awal bagi kegiatan operasional perusahaan di Kabupaten Lingga. Dengan keterlibatan Kejaksaan Negeri Lingga, dukungan hukum diharapkan dapat menjangkau wilayah operasional baru sejak tahap perencanaan, sehingga potensi persoalan hukum dapat diantisipasi lebih dini.

“Melalui kerja sama ini kami berkomitmen untuk mendukung PT TIMAH agar yang kegiatan usaha dan operasionalnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua tentunya penerapan prinsip good corporate governance semakin kuat dan yang ketiga kepentingan negara dan perseroan terlindungi dalam aspek perdata dan tata usaha negara dan keempat kepatuhan hukum meningkat di seluruh aktivitas bisnis perseroan,” katanya.

Selain pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, perjanjian kerja sama tersebut juga mencakup optimalisasi penanganan aset, mulai dari penelusuran hingga upaya pengembalian aset atau hak PT TIMAH.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan dapat mendukung inventarisasi dan penelusuran status hukum aset, memberikan pendapat hukum, mengupayakan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi dan mediasi, hingga mewakili kepentingan perusahaan di pengadilan apabila diperlukan sesuai kewenangannya.

Ia meminta jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Karimun, dan Kejaksaan Negeri Lingga segera menindaklanjuti perjanjian tersebut melalui penyusunan rencana kerja bersama, inventarisasi permasalahan hukum dan aset, penguatan koordinasi dengan PT TIMAH, serta pelaporan perkembangan secara berkala. (*)