“Regulasi dan kewenangan DBH ini ada di Pemerintah Pusat, maka kami sangat berharap adik-adik mahasiswa juga ikut bersuara mendesak ke pusat agar suara daerah semakin kuat. Untuk penyerapan tenaga kerja putra daerah, kami sarankan adik-adik mahasiswa dapat menyampaikan surat resmi langsung ke kementerian terkait, dan Pemprov Babel siap membantu mengawal serta memfasilitasinya,” jelas Fery.

Terkait ajuan proposal agenda kepemudaan dan kaderisasi dari PC PMII Pangkalpinang, Sekda Fery Afriyanto secara langsung memberikan arahan kepada Kepala Biro Pemerintahan untuk menindaklanjuti dan mempelajari berkas tersebut sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemprov Babel.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemahasiswaan dengan pemerintah daerah, sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan krusial pembangunan serta isu strategis pertambangan timah di Bangka Belitung.

Perwakilan PC PMII Kota Pangkalpinang, Ahmad Sidik, menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Selain mempererat silaturahmi serta mengajukan proposal dukungan kegiatan kaderisasi, PMII mendorong dibukanya ruang dialog langsung bersama Gubernur Kep. Babel.

“Kami berharap Gubernur Hidayat Arsani bisa berdiskusi bersama dengan seluruh mahasiswa Babel, karena kami sebagai mahasiswa banyak sekali yang ingin kami diskusikan perihal kericuhan yang ada di Bangka Belitung,” ujar Ahmad Sidik dalam paparan audiensi.

Secara khusus, PC PMII menyoroti kejelasan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah agar terdistribusi adil bagi daerah penghasil, serta menuntut pengembalian dana pemulihan kasus hukum tata kelola timah ke daerah. PMII juga mendesak pengawasan penagihan DBH ke pusat serta desakan pembukaan lapangan kerja putra daerah di PT Timah Tbk.

Audiensi berlangsung hangat dan interaktif, ditutup foto bersama antara jajaran Pemprov Kep. Babel dan pengurus PC PMII Kota Pangkalpinang.