Merespons hal itu, DPRD meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babel segera mengundang seluruh kepala dinas terkait, guna mendata jumlah subpenyalur di setiap kecamatan.

“Subpenyalur ini nanti akan menyalurkan BBM subsidi sehingga harganya bisa terjangkau. Ini kan luar biasa harganya, sampai menyentuh angka 17 ribu. Ini yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Poin ketiga yang tidak kalah krusial adalah peningkatan pengawasan digital. Pihak berwenang akan memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap titik pengisian, yang terhubung langsung dengan sistem Korps Bhayangkara.

“Akan ada CCTV di setiap SPBU yang langsung konek ke pihak kepolisian untuk melihat, untuk memantau daripada pelaksanaan penyaluran BBM Subsidi,” tambah Didit.

Mengenai aktivitas pembelian berulang atau yang biasa disebut “mengerit”, Didit menyatakan pihaknya maupun aparat penegak hukum tidak berniat menutup ruang mata pencaharian masyarakat. Namun, aktivitas tersebut harus diatur agar tidak menimbulkan konflik sosial atau merugikan konsumen umum lainnya.

“Artinya kita tidak melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas, mendapatkan BBM, mengerit pun silakan tidak masalah, asal tidak merugikan masyarakat yang lain,” tegasnya.

Didit menyadari bahwa persoalan BBM subsidi di Babel, memiliki dilema sosial yang cukup tinggi. Pihak pembeli pengerit dan masyarakat umum sama-sama mengeluh kepada wakil rakyat.

“Kita serba susah, pihak yang mengerit mengeluh, tapi masyarakat juga mengeluh. Jadi kita cari solusinya. Artinya kita tidak melarang ada aktivitas apapun, tetapi tidak merugikan pihak yang lain,” pungkas Didit.