Sikap sebagian pejabat pun sayangnya jauh dari sikap pelayan. Masih ada yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih penting, dan berhak dihormati tanpa memberikan karya nyata. Mereka lupa bahwa gaji yang diterima setiap bulan berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Mereka adalah pelayan publik, bukan penguasa rakyat. Posisi yang mereka duduki adalah amanah, bukan hak milik pribadi.

Tidak salah jika kita mengkritik sistem kerja pemerintahan. Mengkritik bukan berarti menentang negara. Justru dengan mengkritik, kita sedang berusaha menyempurnakan hal-hal yang belum benar. Rakyat berhak bertanya: ke mana perginya uang pajak yang kami bayarkan? Apa hasil yang sudah kami terima? Mengapa pelayanan masih seperti ini? Itu adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

Bantuan pemerintah seperti sekolah gratis, Program Keluarga Harapan, subsidi BBM, dan lainnya memang patut diapresiasi. Namun jangan lupa, sumber dana bantuan tersebut adalah uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat itu sendiri. Bukan pemberian pribadi pejabat, bukan pula hadiah dari langit. Itulah uang kita yang dikelola negara, dan wajib disalurkan secara tepat sasaran.

Kritik yang disampaikan bukan untuk menggangu kestabilan negara, melainkan agar pemerintah bekerja lebih baik, lebih jujur, dan lebih transparan. Jika ada yang merasa tersinggung dengan kritik rakyat, berarti ada yang salah dalam cara mereka bekerja. Pejabat yang bekerja dengan jujur dan bersih tidak akan takut pada transparansi. Justru mereka akan senang diawasi oleh masyarakat.

Mari kita jaga bersama. Teruslah bijaksama dalam menyampaikan aspirasi. Tetap taat membayar pajak, karena itu kewajiban kita sebagai warga negara. Tetaplah berani bertanya dan mengawasi penggunaan uang negara, karena itu hak kita sebagai pemilik sah uang tersebut. Negara ini milik kita semua, bukan milik segelintir penguasa.