Mengenai pengesahan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Gubernur menegaskan bahwa regulasi ini menjadi payung hukum vital untuk menjamin hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi, serta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi di Bangka Belitung.

“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.

Terkait Raperda RZWP3K yang penentuannya ditunda, pemerintah provinsi bersama legislatif berkomitmen menyelaraskan kembali poin krusial agar pemanfaatan ruang laut benar-benar menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan.

Agenda paripurna ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi demi menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.