Di lantai tujuh Gedung Nusantara III, Gibran menyerahkan langsung dokumen pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani yang hadir bersama para Wakil Ketua MPR, yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, dan Kahar Muzakir. Pertemuan berlangsung singkat, dan Gibran langsung meninggalkan gedung parlemen tanpa melayani sesi wawancara dengan wartawan yang telah menunggu.

Ketua MPR Ahmad Muzani usai pertemuan memastikan bahwa berkas yang diterima pihaknya merupakan pemberitahuan resmi pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden, yang surat aslinya telah lebih dulu dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa pengunduran diri atas kemauan sendiri memiliki jalur konstitusional yang berbeda dengan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan, sehingga tidak memerlukan persetujuan MPR.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juncto Undang-Undang MD3, pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong akan diputuskan melalui sidang paripurna MPR. Lembaga tinggi negara tersebut memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang pemilihan guna menetapkan satu dari dua kandidat Wakil Presiden yang namanya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.