Efrianda mengungkapkan bahwa tata kelola CPPD di Bangka Tengah sendiri telah diatur secara tegas melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan, serta diperkuat dengan regulasi terbaru yakni Peraturan Bupati (Perbup) Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Sementara itu, Kepala DPKP Bateng, Dian Akbarini mengatakan, guna menyamakan persepsi dan mematangkan rencana penyaluran CPPD sebanyak 61,94 ton tersebut agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, Pemkab Bangka Tengah menggarisbawahi tiga poin utama yang menjadi perhatian.

“Pertama terkait validasi dan akurasi data, kita akan memastikan data penerima manfaat maupun wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan telah terverifikasi secara mutakhir sesuai ketentuan dalam Perbup Nomor 11 Tahun 2026. Kemudian ?sinergi lintas sektor tentang pengelolaan cadangan pangan yang memerlukan dukungan penuh dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah terkait, camat, lurah, kepala desa, hingga Perum BULOG, tidak hanya dibebankan kepada DPKP semata,” jelas Dian.

Poin terakhir, Dian mengungkapkan perlu adanya pengawasan dan akuntabilitas dari setiap tahapan pengelolaan hingga penyaluran CPPD wajib dilaksanakan secara tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif serta merumuskan langkah konkret demi menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.