Sebelumnya, Ombudsman menyatakan seleksi KPID Babel maladministrasi yang tertuang dalam surat Nomor T/774/LM.44-08/0289.2025/XII/2025, ditandatangani tanggal 9 Desember 2025.

Dalam telaahnya, Ombudsman menemukan fakta, dua surat pengumuman dengan nomor yang sama, yakni 500.12.3/1396/DPRD/2025, tetapi isi berbeda.

Surat tanggal 1 Oktober 2025 menyebut peserta lolos uji kelayakan sebanyak 21 orang.

Namun, surat Ketua DPRD Babel tanggal 3 November 2025, tiba-tiba mengubah jumlah peserta menjadi 36 orang.

Lalu, dalam surat yang ditandatangani Ketua DPRD Babel tanggal 9 November 2026, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

a. Pengumuman DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Uji Publik Calon Anggota KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2028; dan

b. Pengumuman DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 500.12.3/1396/DPRD/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Uji Publik Calon Anggota KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2028.

2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Berita Acara Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2028 Nomor 188.4/19/KOM-1/XI/2025 tanggal 29 November 2025.

3. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka seluruh hasil penilaian, pemeringkatan, penetapan calon yang dinyatakan lulus, serta penetapan calon cadangan yang tercantum dalam Berita Acara tersebut tidak lagi digunakan sebagai dasar penetapan Anggota KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025-2028.

4. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan tindakan korektif administratif dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman dan hasil monitoring tindak lanjut tindakan korektif tanggal 5 November 2026.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Babel Pahlevi Syahrun menyatakan, berdasarkan LHP Ombudsman, pelaksanaan seleksi KPID Babel tahun 2025 tidak sesuai ketentuan.

“Maka pihak Diskominfo Babel berdasarkan LHP tersebut meminta FPT diulang sesuai ketentuan regulasi,” jelas Pahlevi. (*)