Oleh: Sobirin Malian — Dosen Penggiat Literasi

Dunia digital hari ini tidak lagi sekadar menjadi hilir tempat bermuaranya banjir informasi. Ia telah bermutasi menjadi sebuah panggung penghakiman massal, atau yang akrab kita sebut sebagai ruang “merujak” isu. Di ruang ini, netizen tidak lagi duduk manis sebagai konsumen berita yang pasif, melainkan bertindak sebagai sutradara sekaligus pemegang kendali narasi publik. Fenomena pidato salah ucap (slip of the tongue) Presiden tentang “ngupas bawang” yang viral tahun ini, serta riuhnya pembahasan bendera One Piece di instansi negara pada tahun lalu, menjadi bukti empiris betapa cairnya batas antara politik formal dan budaya pop di tangan netizen.

Algoritma Emosi dan Pembalikan Arus Kekuasaan

Pergeseran ini seolah membalikkan arus kekuasaan tradisional. Media sosial berhasil meruntuhkan tembok tebal formalitas yang selama ini memisahkan pejabat publik dengan masyarakat biasa. Didukung oleh algoritma platform digital yang gemar mengamplifikasi konten emosional, isu-isu yang mengandung ironi atau humor satiris jauh lebih cepat memuncak ke permukaan. Akibatnya, sebuah blunder kecil dari otoritas negara bisa bertransformasi menjadi komedi nasional yang dirujak bersama-sama dalam hitungan jam.

“Viral Justice” dan Daya Tekan Kontrol Sosial

Namun, di balik riuhnya ruang digital, budaya “merujak” ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai sekadar kebisingan tanpa arah atau bentuk perundungan massal semata. Aksi merujak memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan positif yang luar biasa demi kemajuan bangsa, asalkan diletakkan di atas koridor kontrol sosial yang cerdas. Ketika netizen bergerak secara kolektif untuk menyoroti sebuah kejanggalan, ruang digital sejatinya sedang menjalankan fungsi viral justice. Kita sudah sering melihat bagaimana kasus-kasus hukum yang awalnya mandek atau penyalahgunaan wewenang yang tertutup rapat, mendadak selesai dengan cepat begitu mendapat atensi dan tekanan masif dari “rujakan” publik.