Oleh: Hermianto — Pembelajar Sosial Politik dan Pembangungan

Pemutakhiran daftar pemilih dalam setiap helatan demokrasi senantiasa berdiri di dua tuntutan besar. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak akan kepastian hukum, keteraturan administrasi, maupun efisiensi tata kelola. Di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin keadilan elektoral substantif serta inklusivitas hak politik setiap warga negara.

Wacana mengenai Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) seringkali terjebak dalam pendikotomian yang kaku. Pertama, data pemilih dipandang sebagai entitas administratif berbasis angka dan basis data yang harus disinkronkan secara berkala melalui regulasi dan teknologi. Kedua, daftar pemilih juga dapat dipandang sebagai cerminan dinamika sosial yang hidup, di mana formalisme birokrasi berisiko menyisihkan masyarakat marjinal yang memiliki keterbatasan akses.

Keberadaan kerangka hukum formal seperti Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 1 Tahun 2025, serta Keputusan KPU Nomor 1119 Tahun 2025 memberikan fondasi legitimasi yang kokoh bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pembaruan data secara berjenjang mulai dari rekapitulasi tiga bulanan di tingkat kabupaten/kota, enam bulanan di tingkat provinsi, hingga semesteran di tingkat nasional. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut merespons tantangan nyata di lapangan, seperti tinggi mobilitas penduduk, masuknya pemilih pemula yang berusia 17 tahun, serta ancaman data ganda.

Memaksimalkan Efisiensi dan Redistribusi Sumber Daya

Pemanfaatan terobosan teknologi_seperti platform digital pelaporan mandiri warga yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga penyelenggara pemilu daerah (satu diantaranya aplikasi pelaporan data pemilih SIMAS LAPOR DP di Bangka Tengah) merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Kanal digital semacam ini memungkinkan koreksi data yang keliru, pelaporan perpindahan domisili, serta penambahan pemilih baru secara cepat dan efisien.

Meski demikian, pengadopsian teknologi secara tidak kritis dapat menimbulkan masalah baru berupa ketimpangan digital (digital divide). Kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, lansia, serta warga perdesaan terpencil yang minim akses internet berpotensi besar kehilangan hak pilihnya Jika penyelenggara pemilu bersikap pasif dan menggantungkan seluruh pemutakhiran data pada inisiatif mandiri warga via aplikasi daring.

Solusi atas ketimpangan ini bukanlah dengan menolak digitalisasi, melainkan melakukan redistribusi sumber daya operasional. Kanal digital dan aplikasi pelaporan mandiri idealnya difokuskan untuk melayani masyarakat perkotaan dan generasi muda yang memiliki literasi teknologi tinggi.

Keberhasilan menyaring kelompok masyarakat ini secara digital akan menghemat anggaran, waktu, dan tenaga penyelenggara pemilu secara signifikan. Efisiensi sumber daya tersebut kemudian dialokasikan ulang untuk membiayai layanan jemput bola (mobile services), pencocokan dan penelitian (coklit) faktual, serta uji petik intensif di wilayah terisolasi dan kantong-kantong pemilih rentan. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat inkusivitas, bukan pemisah warga dari hak pilihnya.

Menyelaraskan Single Source of Truth dengan Realitas Lapangan

Dalam sistem administrasi negara modern, penetapan kriteria rujukan data tunggal (single source of truth) melalui integrasi data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah syarat mutlak. Tanpa basis data kependudukan yang sah, penyelenggaraan pemilu akan rawan diwarnai kecurangan, penipuan identitas, maupun gugatan hukum yang merusak legitimasi hasil pemilu.

Kendati demikian, ketergantungan pasif pada data administratif Dukcapil di atas kertas berisiko menciptakan rasa aman palsu (false sense of security). Realitas menunjukkan bahwa pengurusan administrasi kependudukan di tingkat warga belum sepenuhnya real-time. Peristiwa kependudukan seperti kematian yang tidak dilaporkan keluarga, perubahan domisili non-formal, atau warga di daerah terpencil yang belum melakukan perekaman KTP-e menjadi celah diskrepansi yang nyata.