NASIONAL, TIMELINES.ID – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani akan mendorong isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif. Karena, PMI seringkali menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Puan dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut, menurutnya, KTT ASEAN berpotensi jadi forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, terang Puan, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

Baca Juga  Prabowo Panggil 49 Calon Menteri, Berikut Daftarnya

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” ungkap dirinya.

Ia mengatakan, isu perlindungan PMI dan TPPO harus menjadi perhatian internasional. Pasalnya, korban PMI akibat kekerasan dan TPPO kerap bertambah.

Sebagai contoh, seorang PMI asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) menjadi korban tindak kekerasan dan eksploitasi di Malaysia oleh majikannya.

Tak hanya itu, sebanyak 20 orang WNI menjadi korban perdagangan manusia atau TPPO di Myanmar dengan modus tawaran pekerjaan.

Baca Juga  Komitmen Pemberantasan Korupsi, Jokowi Ingatkan Aparat Penegak Hukum Tanpa Pandang Bulu dan Tidak Tebang Pilih

 

“DPR RI juga akan mendorong peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia pekerja migran Indonesia melalui kampanye dan program edukasi yang dilaksanakan bersama oleh negara-negara ASEAN,” tegas Puan.

Menyoroti banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia, ia akan konsisten menghimpun dukungan negara-negara ASEAN agar memberi perhatian besar.

Hal tersebut menjadi penting lantaran isu perempuan turut masuk dalam agenda internasional yang harus dikerjakan bersama-sama.