HIV di Bangka Selatan: Cermin Disfungsi Sosial dan Tuntutan Reintegrasi Nilai Kemanusiaan

HIV di Bangka Selatan: Cermin Disfungsi Sosial dan Tuntutan Reintegrasi Nilai Kemanusiaan

Oleh: Dr. Fitri Ramdhani Harahap, S.Sos., M.Si — Sosiolog Universitas Bangka Belitung

Kasus HIV di Bangka Selatan yang mencapai 83 orang dan didominasi oleh hubungan sesama jenis laki-laki mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem sosial dan kesehatan masyarakat daerah tersebut.

Melalui perspektif teori struktural fungsional, fenomena ini dapat dipahami sebagai disfungsi sosial, yakni ketika suatu bagian dari sistem masyarakat tidak menjalankan perannya secara optimal sehingga mengganggu keseimbangan sosial secara keseluruhan.

Dalam kerangka ini, setiap institusi sosial yaitu keluarga, agama, pendidikan, dan kesehatan, memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan masyarakat.

Namun, meningkatnya kasus HIV menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum bekerja secara efektif dalam mencegah penyebaran penyakit, terutama di kelompok yang rentan seperti pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM).

Dari sisi fungsi manifest (fungsi yang disadari), institusi kesehatan seharusnya menjalankan peran pencegahan, edukasi, dan penanganan HIV secara inklusif.

Akan tetapi, dalam kenyataan sosial, stigma terhadap homoseksualitas membuat kelompok MSM sulit mengakses layanan kesehatan. Akibatnya, fungsi laten (fungsi tersembunyi) dari norma sosial dan moralitas yang menolak keberadaan kelompok tersebut justru menciptakan eksklusi sosial dan memperburuk kerentanan terhadap HIV.