TIMELINES1.COM, NEWS – Kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor beras, terutama pada masa panen bulan Februari hingga Maret mendatang, mendapat penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI.

 

Pengadaan beras yang diharapkan guna memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton yang datang dari impor beras itu dinilai tidak masuk akal saat produksi panen beras petani lokal surplus, bahkan bisa mencapai sebesar 1.7 ton.

 

 

 

Pernyataan penolakan impor beras tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta. Mewakili F-PKS, dirinya menilai kebijakan ini lahir akibat dari sengkarut tata kelola beras nasional.

Baca Juga  5 Oknum Anggota Polda Jateng Kena OTT Proses Seleksi Bintara Tahun 2022, akan Jalani Sidang Kode Etik

 

 Baca juga: https://timelines.id/2023/01/10/selama-libur-natal-dan-tahun-baru-2023-pengguna-kereta-api-capai-4-4-juta-orang/

 

“Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP,” ungkap Slamet, Selasa (10/1/2023).