Pemprov Babel Konsisten Kendalikan Inflasi Daerah

Ketiga, ketersediaan pangan dengan memastikan ketersediaan pangan di daerah, kontrol langsung dengan turun ke pasar.

Keempat, belanja produk dalam negeri, kelima, peningkatan iklim investasi, keenam, penurunan stunting, dan ke tujuh, masa depan tenaga honor.

Penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurutnya adalah, karena adanya suap pada perizinan ekspor impor, sistem politik yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, berbelit-belit dan suap di bidang perizinan berusaha.

Untuk itu, hal tersebut menjadi kerja sama dan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, tidak bisa dikerjakan pusat sendiri, ataupun daerah sendiri.

Inflasi sendiri dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi antara lain, inflasi barang jasa yang perkembangan harganya diatur pemerintah (administered prices), contoh tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, tarif transportasi. Inflasi barang jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak (volatile foods), contoh ayam ras, cabai rawit, beras.

Secara umum, yang perlu diwaspadai dan menjadi prioritas adalah masalah beras, cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng.

“Kita perlu pendataan kembali, tiap-tiap daerah harus bottom up. Beras, cabai merah, bawang merah, kira-kira targetnya sesuai gak. Ada juga beberapa daerah yang variatif mengalami kenaikan yaitu telur ayam ras, bawang putih, dan ikan kembung,” jelasnya.

Hal-hal tersebut perlu menjadi intervensi dari pemerintah pusat melalui, badan pangan, kementerian perdagangan, kementerian pertanian, dan semua stakeholder BUMN terkait.

“Kemudian tolong setiap daerah bisa mengidentifikasi permasalahan di daerahnya masing-masing, terutama yang volatile foods atau barang-barang yang mudah berubah harganya karena mekanisme pasar,” pungkasnya.

Selain itu, dirinya mengimbau langkah-langkah gerakan tanam yang harus terus dilakukan. Kemudian distribusi minyak goreng, yang menjadi kunci adalah produksi dari pusat untuk meyakinkan produsen agar memproduksi sesuai dengan DMO, distribusi tepat sasaran dengan bekerjasama dengan daerah kepala dinas perdagangan, inspektorat, dan para penegak hukum.