Dalam momen tersebut, Anas dan para gubernur berupaya ada solusi yang dapat segera diputuskan. Dia mengatakan, para tenaga non-ASN memiliki peran cukup baik bagi masyarakat.

Karenanya, pemerintah tengah mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak.

 

“Secara faktual, tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelasnya.

Anas mengatakan, ada sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN, mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas dan pengangkatan seluruhnya. Namun ada kekhawatiran beban fiskal yang melonjak signifikan dan beberapa opsi lain.

Dia menegaskan pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Karena saat ini sebarannya masih belum merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa.

Baca Juga  Mudik Lebaran 2023, Menhub Siapkan Strategi Antisipasi Kemacetan di Tol Cikampek Hingga Semarang