Belum lagi, lanjut Mulyanto, masalah berat yang masih membelit terkait kinerja manajemen minerba adalah soal penyelesaian masalah tambang ilegal dan para pembekingnya yang diduga adalah aparat. Pembentukan Satgas tambang ilegal nyatanya sampai hari ini masih mandeg.

 

Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terkait DMO batubara juga masih jalan di tempat. Padahal lembaga ini penting agar PLN mendapat jaminan pasokan batubara secara lebih lancar sesuai kuota DMO (Domestic Market Obligation) dan harga DPO (Domestic Price Obligation).

“Ditambah lagi Dirjen Minerba sekarang ini merangkap PLT Gubernur Babel. Jadi Wajar saja kalau kinerja Ditjen Minerba ini lemah dan sempoyongan, karena memang reformasi birokrasinya tidak mewujud,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Baca Juga  HUT ke 77 TNI Angkatan Udara, Ketua DPR RI Dukung Modernisasi Alutsista

Melihat banyaknya tunggakan pekerjaan Ditjen Minerba seperti itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas. Keputusan itu sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidak terbengkalai.