Sedangkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Beltim, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 22,6% dan turun menjadi 16,0 % di tahun 2022.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aan berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan juknis yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi data P3KE oleh desa, adanya sinergitas regulasi antar lintas kementerian/ lembaga dalam upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Lalu, perlunya dukungan investasi di Kabupaten Beltim untuk mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dan terbangunnya pelabuhan sebagai akses pintu masuk komoditas barang dari luar daerah sehingga harga kebutuhan pokok makanan dan non makanan dapat lebih terjangkau.

Kemudian, adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Baca Juga  Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Beltim Akan Gelar Operasi Pasar Murah Bersubsidi

Selain itu, perlunya peningkatan bantuan dari pemerintah pusat berupa sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, pembangunan rumah bibit, alat dan mesin pertanian) untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) dan perlu adanya bantuan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Bersih.