Komisi III DPR RI Desak Penanganan Kasus TPPO Masuk Agenda Besar Polri

“Keberhasilannya sedikit banyak akan tergantung pada dukungan lintas kementerian dan lembaga lainnya. Koordinasi di lingkungan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam benar-benar dapat lebih diintensifkan,” tuturnya.

“Bahkan koordinasi ini juga perlu mencakup dengan Pemda-pemda yang warganya teridentifikasi sebagai korban-korban dari TPPO ini,” katanya.

Menurut Arsul, pemerintah daerah memiliki peran di level pencegahan.

Pihak terkait di Pemda bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tak mudah tertipu janji pekerjaan dan gaji besar tanpa melalui prosedur resmi.

“Keberhasilan pada level pencegahan terhadap TPPO dipengaruhi bagaimana Pemda setempat bisa mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk tidak gampang terbuai dengan janji-janji mendapat pekerjaan dengan gaji besar tanpa melalui jalur yang benar,” tukasnya. (*)