Namun demikian, menyikapi banyaknya masyarakat khususnya wali murid yang merasa terbebani akan biaya perayaan kelulusan ini akan dibahas dalam komisi yang membidangi pendidikan.

“Selama ini memang belum ada masyarakat yang melaporkan keberatan ke DPRD. Akan tetapi soal ungkapan keberatan para orang tua, ini tetap akan kita bahas bersama teman-teman komisi bersama pihak dinas pendidikan yang menjadi ranahnya,” kata Firdaus.

Menurut politikus Partai Nasdem ini seharusnya ketika ada keberatan dari pihak orang tua, maka dinas terkait memiliki wewenang untuk mengkaji dan menghentikan program yang tidak masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Seharusnya bisa dihentikan. Ini wewenang dinas terkait. Nanti lah karena dinas pendidikan menjadi rekan kami di bidang pendidikan jadi kami akan bahas ini bersama sama,” ujarnya.(East)

Baca Juga  O2SN Babel Ditiadakan Berimbas di Level Kabupaten