Revitalisasi Sentra IKM di Kabupaten Bangka, Kementerian Perindustrian Genjot Ekspor Lada Putih
“Saat ini masih banyak IKM pengolahan lada yang belum memenuhi standar CPPOB seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 Tahun 2010,” ungkapnya.
Hal ini terlihat dari bangunan dan sarana produksi yang kurang menunjang, sanitasi dan hygiene karyawan yang kurang, mesin peralatan yang belum sesuai dengan persyaratan, pengawasan proses produksi yang kurang baik, serta spesifikasi produk akhir yang belum konsisten.
Menurut Reni, GMP merupakan pedoman atau prosedur yang mengatur perusahaan atau produsen untuk memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi. “Dengan adanya tata cara untuk mengontrol kualitas produksi pangan, maka produk perusahaan tersebut akan semakin berkembang dan dapat dipercaya oleh konsumen,” terangnya.
Penerapan standar mutu pangan yang berpedoman pada CPPOB di lingkungan sentra, juga akan mempermudah pelaku IKM olahan pangan untuk mendapatkan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi produk pangan seperti izin edar, sertifikat halal, dan HACCP.
Reni menambahkan, aspek lain dalam manajemen sentra IKM yang perlu digenjot,yakni terkait kelembagaan atau manajemen pengelolaan perusahaan di sentra tersebut. Sebab, manajemen perusahaan yang baik akan berdampak pada kinerja sentra yang efektif dan efisien.
“Apabila sebuah sentra memiliki kelembagaan dan pengelolaan aset yang baik, maka para pemangku kepentingan pada sentra tersebut seperti pelaku usaha, penyuplai bahan baku, konsumen, dan lain-lain, dapat merasakan dampak ekonomi yang positif pula,” imbuhnya.
Reni juga berharap pemerintah daerah bersinergi dengan pihak lain seperti manajemen hotel dan pengelola pariwisata, serta beragam calon buyer untuk memasarkan produk-produk IKM dari sentra. Pemda juga diharapkan dapat mengimbau SKPD untuk membeli produk yang dihasilkan para pelaku usaha di sentra, serta kerjasama peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pengelola sentra.
“Dengan sinergi yang baik, fasilitas dan dukungan peningkatan daya saing untuk pelaku usaha IKM baik yang bersumber dari anggaran DAK, APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainnya diharapkan dapat berkontribusi positif dan nyata bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka,” pungkas Reni. (**)

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.